INILAH LARANGAN BAGI CALON GUBENUR JAWA BARAT SELAMA DEBAT KANDIDAT.

INILAH LARANGAN BAGI CALON GUBENUR JAWA BARAT SELAMA DEBAT KANDIDAT.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi melarang calon gubernur dan kandidat pilkada lainnya untuk menyebutkan topik yang berkaitan dengan pemilihan presiden 2019 selama debat kandidat.

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, menyatakan bahwa peraturan tersebut diberlakukan untuk mencegah timbulnya huru-hara dari debat publik, yang telah terjadi satu kali selama debat Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

"Aturannya harus dipatuhi untuk mencegah blunder yang terjadi sebelumnya," kata Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan bahwa KPU juga bermitra dengan personil polisi untuk mengamankan debat pilkada di masa mendatang. Kehadiran anggota polisi telah menjadi prosedur standar untuk setiap debat elektoral. "Itu wewenang polisi," katanya.

Keributan yang terjadi pada debat gubernur sebelumnya terjadi di Universitas Indonesia, yang ditunjuk sebagai tempat debat publik, pada 15 Mei.

Calon Sudrajat - Syaikhu yang didukung oleh partai oposisi Indonesia Gerindra menampilkan t-shirt dengan tulisan “Kemenangan yang menakjubkan pada tahun 2018, mengubah kepresidenan pada tahun 2019” yang sejalan dengan media sosial yang dikenal hashtag # 2019GantiPresiden yang secara harfiah diterjemahkan menjadi 'perubahan presiden pada 2019,' diperkenalkan oleh politisi Gerindra.

Sikap pasangan ini membuat marah para pendukung calon oposisi TB Hasanudin-Anton Charliyan dan menganggap tindakan Sudrajat bersifat provokatif dan harus dianggap sebagai kampanye ilegal untuk pemilihan presiden 2019 dalam acara debat pemilihan daerah.