GOLKAR DIAJAK PAKDE KARWO UNTUK BERSAMA LINDUNGI NKRI

GOLKAR DIAJAK PAKDE KARWO UNTUK BERSAMA LINDUNGI NKRI

Soekarwo yang merupakan Gubernur Jawa Timur,yang mengajak Partai Golkar ikut serta dalam memerangi ideologi anti Pancasila yang telah tumbuh-kembang di Indonesia. Sebab, Pancasila adalah sebagai nilai kultur dan menjadi falsafah bangsa. 

Hal tersebut yang disampaikan Soekarwo saat pidato di acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Jawa Timur. Acara tersebut yang dihadiri Ketum DPP Golkar, Setya Novanto, Agung Laksono, Ridwan Hisyam, Adies Kadir dan juga sejumlah petinggi partai lainnya, termasuk dari DPD PDIP Jawa Timur. 

"Pertama saya usul kepada 'pendekar' di ikrar Panca Bakti (ikrar Partai Golkar) tadi, agar Pancasila sebagai nilai-nilai kultural dan menjadi falsafah," jelas Soekarwo usai acara. 

Nilai-nilai dan falsafah Pancasila tersebut, lanjutnya, kemudian masuk di dalam konstitusi. "Itu kemudian di dalamnya, kemudian berikrar di dalamnya, ada NKRI dan kebhinekaan. Itu di dalam keseharian, itu harus kemudian ada working ideologinya." 

Kerja-kerja ideologis ini, kata Soekarwo, harus direalisasikan bersama. Menurutnya, semua organinisasi harus berfalsafah dengan Pancasila. "Itu karena sudah menjadi konatitusi, hirarkis perundang-undangan. Kita semua harus tunduk di dalam konstitusi itu," tegasnya. 

Gubernur akrab disapa Pakde Karwo ini juga mengaku mengusulkan kepada Partai Golkar, agar organisasi-organisasi di bawah bendera partai beringin ikut mempertahankan NKRI. 

"Saya usulkan sebagai ikrar Panca Bakti itu. Isinya itu bagaimana mempertahankan Pancasila sebagai dasar konstitusi dan falsafah, sudah masuk Undang-Undang 45."

"Di pembukaan dan diatur dalam hirarkis perundang-undangan, bahwa semua undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat harus berdasarkan Pancasila. Bunyinya itu di dalam Pancasila," sambungnya. 

Soekarwo pun menegaskan tidak boleh ada organisasi anti Pancasila di Indonesia. "Ya tidak boleh. Wong bunyi hirarkisnya begitu kok. Undang-undang. Di dalam Pancasila, sumber segala sumber hukum. Itu bunyi perintah konstitusi, bukan perintah, permintaan saya. Jadi kita melakukan peraturan penegakan perundang-undangan," pungkasnya.