Kementerian Siap Menenggelamkan Kapal Penangkap Ikan Ilegal, Kebanyakan Vietnam

Kementerian Siap Menenggelamkan Kapal Penangkap Ikan Ilegal, Kebanyakan Vietnam

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menenggelamkan 30 kapal asing untuk penangkapan ikan ilegal setelah Idul Fitri. Kepala Satuan Tugas Khusus untuk Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal Achmas Santosa, mengatakan bahwa sebagian besar kapal diidentifikasi untuk didaftarkan di Vietnam.

"Keputusan itu final dan mengikat. Sebagian besar adalah [kapal] Vietnam dan semuanya adalah kapal baru," kata Achmad pada hari Kamis, 6 Juni 2019.

Achmad membenarkan bahwa kapal-kapal Vietnam paling sering tercatat melanggar perairan Indonesia karena penangkapan ikan ilegal. Dia menambahkan, kondisi ini terjadi bukan tanpa alasan.

Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa kapal-kapal Vietnam sering melanggar Zona Ekonomi Eksklusif di bawah argumen duplikasi area. Achmad mengatakan bahwa Vietnam mengklaim landas kontinen adalah bagian dari zona eksklusif.

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, landas kontinen suatu negara pantai terdiri atas dasar laut dan subsoil dari area kapal selam yang membentang di luar laut teritorial negara tersebut sepanjang perpanjangan alami wilayah daratannya hingga tepi luar margin kontinental, atau ke jarak 200 mil laut dari garis dasar dari mana luasnya laut teritorial diukur. Sementara itu, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berukuran 200 mil dari garis pantai. Ini berarti bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di dalam wilayah yang ditentukan.

Achmad menegaskan bahwa untuk mengantisipasi perjalanan ilegal kapal-kapal Vietnam, Indonesia harus melakukan negosiasi bilateral terkait Zona Ekonomi Eksklusif.

"Harus ada protokol," katanya.

Meskipun Achmad mengakui bahwa telah ada upaya diplomatik dengan Vietnam, dia mengakui bahwa itu masih belum cukup untuk mengurangi konflik maritim.

Indonesia sebelumnya telah membahas Zona Ekonomi Eksklusif dengan Vietnam pada tahun 2010. Dalam diskusi tersebut, kedua negara sepakat untuk mematuhi UNCLOS.