MASYARAKAT SIPIL BERGABUNG DENGAN PASUKAN MELAWAN UNDANG UNDANG MD3 YANG DI UBAH.

MASYARAKAT SIPIL BERGABUNG DENGAN PASUKAN MELAWAN UNDANG UNDANG MD3 YANG DI UBAH.

Masyarakat sipil bergabung melawan amandemen Undang-Undang Legislatif 2014 yang baru-baru ini dikenal secara lokal sebagai Hukum MD3, yang disahkan minggu ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang banyak ketakutan dapat membahayakan kebebasan berpendapat dan demokrasi di ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

"Melalui Hukum MD3, parlemen telah mengumpulkan lebih banyak kekuasaan sebagai badan legislatif ... bahkan melebihi kekuatan aparat penegak hukum," kata ketua dewan Setara Institute Hendardi dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis (15/02).

Pada hari Senin, DPR mengeluarkan sebuah amandemen terhadap Undang-undang MD3, yang memberikan dewan etik badan legislatif (MKD) kekuatan untuk mengajukan tuntutan terhadap orang-orang yang kritis terhadap parlemen itu sendiri dan anggotanya.

Delapan partai, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar dan Partai Demokrat, mendukung RUU tersebut.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat Nasional (Nasdem) kabarnya keluar dari pertemuan Senin.

Pasal 122 undang-undang tersebut menyatakan bahwa MKD memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan / atau tindakan lain terhadap orang, kelompok atau badan hukum yang "tidak menghormati martabat DPR dan anggotanya."

Menurut Hendardi, amandemen tersebut telah mengubah peran MKD sebagai badan etika menjadi institusi yang melindungi DPR dari proses yang sah.

"Perlindungan overdosis untuk DPR dan ancaman pidana bagi warga negara sebagaimana diatur dalam UU MD3 menggambarkan bagaimana amandemen tersebut telah dikompromikan," Hendardi menambahkan.

Forum Studi Hukum dan Konstitusional (FKHK) pada hari Rabu mengajukan petisi menentang UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

FKHK mengatakan bahwa versi yang baru direvisi mencakup pasal-pasal yang tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia, seperti pemanggilan paksa warga negara.

Dewan Pers Nasional dan organisasi jurnalis lainnya juga menyuarakan keprihatinan mereka terhadap undang-undang baru tersebut.

"Akan memalukan bagi Indonesia ... mundur," kata Jimmy Sillalahi, komisaris Dewan Pers.

Dalam pernyataan tersebut, Hendardi juga mengatakan bahwa memberantas penurunan demokrasi di Indonesia akan membutuhkan konsolidasi yang terus menerus dari masyarakat sipil.

Organisasi masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), Asosiasi Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), menggalang dukungan melalui sebuah petisi online untuk menolak revisi tersebut.

Pada Kamis pagi, petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 112.000 orang.